Perkumpulan Desa Lestari

Perkumpulan Desa Lestari adalah organisasi masyarakat sipil (OMS) yang dibentuk pada 1 November 2014 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum pada 11 Oktober 2016. Sebagai sebuah OMS, Perkumpulan Desa Lestari menaruh kepedulian pada desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di terutama pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan pembangunan desa, menjadi prioritas utama Perkumpulan Desa Lestari dalam melaksanakan program-program penguatan kapasitas di desa. Mengusung visi “Terwujudnya masyarakat desa yang berdaya dengan mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan yang lestari di Indonesia”, Perkumpulan Desa Lestari mengambil momentum pengesahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang kemudian dikenal dengan sebutan UU Desa) untuk turut berkontribusi dalam menguatkan keberdayaan masyarakat desa dalam kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam perjalanannya, Perkumpulan Desa Lestari berupaya mengambil peran dan tindakan strategis dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya desa yang berdaya, bertata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, masyarakat yang partisipatif dan mampu memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutkan, Perkumpulan Desa Lestari melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Mengupayakan pembangunan desa membutuhkan keterlibatan multi-pihak, yaitu Pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan sesama OMS. Perkumpulan Desa Lestari menekankan pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, berbasis kekuatan dan kemandirian masyarakat desa setempat, serta berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan.