Directory · ID
Government Relations Services in Indonesia
A register of firms and the professionals working at them in the Government Relations Services sector based in Indonesia. Browse the public index, then filter or export on Kipplo.
Companies
111 on file
Pemerintah Provinsi Bali
Pasca pemilu tahun 1955, muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini diikuti dengan pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT yang dibentuk dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 pada tanggal 14 Agustus 1958. Setelah Provinsi Bali resmi dibentuk, pelaksanaan pemerintahan di Bali kembali mengalami perubahan. Pemerintahan Pusat menunjuk dan mengangkat seorang pejabat Kepala Daerah. I Gusti Ngurah Bagus Oka ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca terbentuknya Provinsi Bali. I Gusti Bagus Oka dilantik pada 1 Desember 1958. Hingga diangkatnya Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali, DPRD yang lama masih menjalankan tugasnya hingga terbentuknya DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang baru yang terbentuk lalu memilih kepala daerah yang baru. A.A. Bagus Sutedja kembali ditetapkan sebagai calon terpilih Kepala Daerah Bali. Presiden Ir. Soekarno menetapkan A.A Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali dengan Keputusan Presiden Tahun 1959. A.A. Bagus Sutedja merupakan kepala daerah definitive pertama Provinsi Bali setelah dibentuk tahun 1958. Pada awal mulanya, Ibu Kota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja, mengikuti Ibu Kota Provinsi Sunda Kecil. Dengan Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 52/2/36-B6 tertanggal 23 Juni 1960, Ibu Kota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar. Pemindahan ini atas resolusi DPRD Tingkat I Bali dan Denpasar kemudian menjadi Ibu Kota Provinsi Bali hingga kini.
10001+ staff
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Visi BPKP: Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Misi BPKP: 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah. Nilai-Nilai BPKP (PIONIR): 1. Profesional 2. Integritas 3. Orientasi Pengguna 4. Nurani dan Akal Sehat 5. Independen 6. Responsibel Motto:"Membangun Good Governance dan Clean Government"
5001 to 10000 staff
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
Visi Pemkab Garut Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera Misi Pemkab Garut 1 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya. 2 Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. 3 Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang. 4 Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
10001+ staff
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Wewenang : Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tugas : Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung; 2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; 3. Menetapkan calon hakim agung; dan 4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
201 to 500 staff
Sulselprov
Sulselprov is stand for “Sulawesi Selatan” Province. It’s a name for South Sulawesi Goverment Official Account in Social Media and Website. Since 2019, South Sulawesi Province Government create a Creative Team to manage the public relation named Sulselprov.
10001+ staff
Subaga Mitra Solusi
PT Subaga Mitra Solusi adalah pengembang hardware dan software yang berlokasi di Jakarta. Produk kami yang bernama TappingBox di desain untuk membantu pengelolaan Pajak Daerah dengan cara memonitor pendapatan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan.
11 to 50 staff
Badan Nasional Sertifikasi Profesi Bnsp
BNSP merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
201 to 500 staff
National Secretariat Of Open Government Indonesia
The National Secretariat of Open Government Indonesia (OGI) was formed to facilitate the achievement of the Open Government Indonesia National Action Plan (NAP) and to coordinate with stakeholders in consolidating other open government movements, both at national and regional levels. The secretariat is a sub-unit within the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia, under the Directorate of State Apparatus. OGP Aiming to establish a global innovation and transparency movement, OGI initially began from the Open Government Partnership, a multilateral agreement between Indonesia and 7 other countries. Since its founding in 2011, OGP now has 78 member countries and a growing number of local members that work alongside thousands of civil society organizations. About the NAP The NAP is a key document that becomes the core implementation of open government practices by OGI. The NAP contains commitments resulting from the co-creation process between Ministries/Agencies and Civil Society Organisations (CSOs). Each commitment includes detailed milestones to ensure the implementation of this commitment. In 2012, the Government of Indonesia launched its first open government national action plan. By 2020, the Government has compiled six open government national action plans. Every two years, OGI submits an action plan that outlines concrete commitments to enhance transparency, accountability, and public participation in government.
1 to 10 staff
O2 Consulting
Founded in August 2017, we are a group of public affairs and communications professionals doing what we can to make a difference, no matter how small. This tenet translates directly to our professional ventures in policy advocacy, strategic communications, and knowledge development.
11 to 50 staff
Perwakilan Bkkbn Provinsi Bali
VISI Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas MISI Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Tiga Nilai Revolusi Mental Integritas (jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak munafik) Integritas berasal dari bahasa Perancis intégrité atau Latin integritas, yang memiliki akar kata integer, yang berarti utuh, menyatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Pada intinya, integritas berarti kata menjadi satu dengan perbuatan. Hal ini harus dimaknai sebagai apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Etos kerja (kerja keras, kerja cerdas, berdaya saing, optimis, inovatif, dan produktif) Etos berasal dari bahasa Latin modern, Yunani ethos, yang berarti karakter asli, karakter bawaan, yang membedakan seseorang atau kelompok dari yang lain. Menurut KBBI, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan social, sementara etos kerja berarti semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.
51 to 200 staff
Korea Visa Application Center Kvac Jakarta
Visa Application Center is a private service company that performs visa related work, permitted by The Ministry of Justice of The Republic of Korea in accordance with the law applicable in the Republic of Korea, however, it is not a derivative of the Embassy of the Republic of Korea. The main tasks of Visa Application Center are as follow: 1. Represent the Embassy of South Korea to receive any passport, visa application requirement document and other documents belongs to visa applicant. Submit basic information and additional information in relation to visa application in the visa portal operated by the Government of Republic of Korea. Provide service to represent applicant in submitting relevant document (passport, visa, other document) to the Embassy of South Korea. Represent the Embassy of Korea to receive payment of visa and application service to issue visa for applicant. Deliver information about visa and provide service to respond to question via Visa Application Center website, information desk, phone calls, and email. Provide any services required by visa applicant other than the aforementioned.
11 to 50 staff
Embassy Of Switzerland In Indonesia
The Embassy of Switzerland in Indonesia represents Swiss interests in the areas of political, economic, financial and legal affairs, as well as science, education and culture.
11 to 50 staff
Indonesia National Covid-19 Mitigation Task Force Satgas Covid-19 Nasional
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 adalah organisasi Pemerintah yang berfokus pada Penanganan COVID-19 di Indonesia. Berada dibawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, Satgas COVID-19 bekerja dengan seluruh Kementerian/Lembaga dalam menangani, mencegah, dan menyelesaikan Pandemi COVID-19 di Indonesia.
51 to 200 staff
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Akp2i
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia disingkat AKP2I yang dalam bahasa inggris disebut Indonesian Public Tax Consultants Association (IPTACA) adalah Organisasi Profesi Konsultan Pajak Publik Indonesia, Pendidik Perpajakan, Konsultan Hukum Pajak, Akuntan dan Teknisi Perpajakan Indonesia, yang didirikan atas Amanah Peraturan Menteri Keuangan No. tanggal 09 Juni 2014, tentang Konsultan Pajak.
11 to 50 staff
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Bappeda Litbang
BAPPEDA LITBANG, is a local government agency responsible for formulating regional development planning and budgeting (annual, five-year, and long-term).
201 to 500 staff
Bbib Singosari
Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) is Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Directorate General of Animal Husbandry and Animal Health). Under the Minister of Agriculture Regulation No. 40/permentan/OT.140/6/2012, dated June 5, 2012, BBIB Singosari is an echelon 2b Technical Implementation Unit that is responsible for the Director General of Animal Husbandry and Animal Health. With more than twenty-eight years of experience, BBIB Singosari has produced frozen semen from nine breeds of cattle (Limousin, Simental, Aberdeen Angus, Brangus, Brahman, Ongole, Madura, Balinese, and Holstein Friesian) and two breeds of goats (Ettawa and Boer crossbreeds). BBIB Singosari has the motto "A Drop of Mani a Million Hopes" which has been registered with the Department of Law and Human Rights under the number With this motto, BBIB Singosari always produces quality frozen cement under SNI 01-4869.1-2008, using quality diluent materials and modern machines. As a guarantee of the quality of frozen cement produced by BBIB Singosari, the BBIB Singosari Cement Quality Test Laboratory was accredited for the second time on February 19, 2010, implementing and maintaining a quality system under ISO/IEC 17025:2005. BBIB Singosari has a strong commitment to advancing the world of animal husbandry in Indonesia. This is realized in the form of the Program Progeny Testing/Zuriat Test, which has been implemented in collaboration with the Japanese government in the ATA-233 (The Strengthening of Singosari AI Center) project. This program has produced FH Elite Indonesia, which has high genetic quality and is able to adapt well to tropical climates.
51 to 200 staff
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Visi Badan PPSDM Kesehatan " Penggerak Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Professional Dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan" Misi Badan PPSDM Kesehatan 1. Memenuhi jumlah, jenis, dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan 2. Menyerasikan pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan 3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDM Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan 5. Memantapkan manajemen dan dukungan kegiatan teknis serta sumber daya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
201 to 500 staff
Kadin Jawa Tengah
KADIN stands for ‘Kamar Dagang dan Industri‘, or Chamber of Commerce and Industry. It is the umbrella organization of the Indonesian business chambers and associations. KADIN is focused on all matters relating to trade, industry and services, and is highly committed to tapping potentials and synergies of the national economy, offering a strategic forum for Indonesian entrepreneurs. It is privately financed, hence an independent spokesperson of private sector interests. It is also the only nation-wide business organization mandated by Law No. 1/1987 to speak on behalf of private business, maintaining a privileged liaison to Government Officials and covering all relevant sectors.
1001 to 5000 staff
Kreasi Jabar
Non-structural government institutions responsible for creative economy development in West Java. Work directly with provincial government of West Java under creative economy bill of West Java.
11 to 50 staff
Bspji Bandar Lampung
Balai Standarisasi Jasa Industri Bandar Lampung
11 to 50 staff
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFOTIK) adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam lingkungan Pemerintahan Banda Aceh
51 to 200 staff
Diskominfo Kab. Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
501 to 1000 staff
Bspji Pekanbaru
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru
51 to 200 staff
Forum Anak Surakarta
Forum Anak Surakarta merupakan wadah komunikasi yang beranggotakan anak-anak di Surakarta untuk berpartisipasi, menampung aspirasi serta memperjuangkan hak-haknya. Forum Anak Surakarta terdiri dari forum anak tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kelompok; difabel, etnis, Pramuka, OSIS dan Anak Jalanan
11 to 50 staff
