Law Enforcement in Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia

Indonesian Attorney General Office

10001+ staff

Kppu

Komisi negara Republik Indonesia yang bertugas mengawasi persaingan usaha agar selaras dengan UU No. 5 tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jalan Ir. H. Juanda 36 Jakarta 10120 Indonesia Telepon: 62-21-350 7015, 350 7016, 350 7043 Faksimili: 62-21-350 7008 email: infokom@kppu.go.id Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya Gedung Mandiri Jl Basuki Rahmat no 129-137, Lt. 7, Ruang 703, Surabaya 60271 Telp: 031-545 4146, 534 4410 Faks : 031-5341949 email : kpd_surabaya@kppu.go.id Medan Jalan Gatot Subroto Nomor 148 B, Sekip, Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara Telp: 061-4558133 / 88741230 Faks : 061-4148603 email : kpd_medan@kppu.go.id Balikpapan Gedung Keuangan Negara Balikpapan Lt.3 Jalan Jend. Ahmad Yani No.28, Balikpapan Kalimantan Timur 76113 Telp: 0542-730373 Faks : 0542-415-939 email : kpd_balikpapan@kppu.go.id Makassar Gd. Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6 Jalan Urip Sumohardjo Km.4 Makassar Sulawesi Selatan 90174 Telp: 0411-429927/429957 Faks: 0411-429958 email : kpd_makassar@kppu.go.id Batam Gedung Graha Pena Lt 6 Jalan Raya Batam Center Teluk Tering, Batam Kota Batam, Kepulauan Riau 29461 Telp: 0778-469337 Faks: 0778-469433 email : kpd_batam@kppu.go.id

201 to 500 staff

Konsultan Hukum Online

Melayani permasalahan Hukum secara Litigasi atau Non Litigasi Seperti Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Korupsi, Penggelapan Penipuan, Praperadilan, Perkara Perdata, Perceraian, Tanah, Warisan, Poligami, Hak asuh Anak, KITAS, Hutang Piutang, Perbankkan, Ketenagakerjaan, HAKI, Bisnis, Merek, sengketa Tanah,PTUN, TUN, Legal Opinion dan menerima Magang Calon Advokat

1 to 10 staff

Ilsa Chapter Unhas

ILSA Chapter Hasanuddin University is an official chapter of International Law Student Association (ILSA), a non-profit association of students and young lawyers dedicated to the study and promotion of International Law.

11 to 50 staff

Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut: 1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km2 yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.

201 to 500 staff

Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat

Balai Pemasyarakatan Merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM Yang Melaksanakan Tugas Dalam Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

51 to 200 staff

Pengadilan Negeri Ungaran

Pengadilan Negeri Ungaran dulunya bernama Pengadilan Negeri Ambarawa yang berkedudukan di Jl. Mgr. Sugiyopranoto, Ngampin, Kecamatan Ambarawa. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan pertimbangan karena ibukota Kabupaten Semarang di Ungaran maka mulailah dirintis upaya untuk merealisasi perubahan status Pengadilan Negeri Ambarawa menjadi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ungaran. Usul kepindahan ini juga mengandung unsur pemikiran agar wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambarawa nantinya bisa sama dengan wilayah daerah Kabupaten Semarang. Disamping itu, untuk memindahkan kantor tentu mrmbutuhkan dana, namun dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya Bupati Semarang, maka dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 17 September 1985, Nomor : M.03.AT.01.01 Tahun 1985 maka secara resmi disetujui pemindahan sekaligus perubahan status Pengadilan Negeri Ambarawa menjadi Pengadilan Negeri kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ungaran atau yang biasa disebut Pengadilan Negeri Ungaran. Pada tanggal 23 Juni 1986 dengan dihadiri pula oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bpk. Ali Said, S.H, gedung Pengadilan Negeri Ungaran diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bpk. Ismail Saleh, S.H. Dan sejak diresmikannya gedung Kantor Pengadilan Negeri Ungaran yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 16 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah maka segala kegiatan perkantoran Pengadilan Negeri Ambarawa telah beralih ke Gedung baru dengan nama baru pula. Sedangkan gedung Pengadilan Negeri Ambarawa yang berkedudukan di Jl. Mgr. Sugiyopranoto, Ngampin, Kecamatan Ambarawa. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 1987 No. W9.PL.02.01-490 ditetapkan sebagai tempat Sidang Tetap ( Zitting Platzen ). Terhitung sejak tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006 bangunan kantor lama Pengadilan Negeri Ambarawa dialih fungsi penggunaannya menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa.

51 to 200 staff

Bani Arbitration Center

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis.

201 to 500 staff

Bawaslu Balikpapan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan (Bawaslu Kota Balikpapan) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Balikpapan.

201 to 500 staff

Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia

Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia merupakan Lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif yang dalam UUD IKM UI disebutkan sebagai Lembaga yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam menjalankan Peradilan di IKM UI untuk menegakkan Hukum dan Keadilan. Mahkamah Mahasiswa dalam struktur kelembagaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Mempunyai Kedudukan yang sejajar dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Audit Keuangan, Majelis Wali Amanat, serta Unit Kegiatan Mahasiswa. Mahkamah Mahasiswa beranggotakan 5 Orang Hakim Konstitusi, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota Hakim Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah satu tahun yang dimulai pada bulan April dan diakhiri pada bulan Maret. Ketentuan mengenai Mahkamah Mahasiswa tertuang dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa yang disahkan pada 29 April 2009 silam.

1 to 10 staff

Pengadilan Negeri Pemalang

Pengadilan Negeri Pemalang KELAS 1B (biasa disingkat: PN Pemalang) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang. Sebagai lembaga pemerintah penegak hukum, PN Pemalang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan di Wilayah Kabupaten Pemalang. Secara detail, kewajiban dan kewenangan Pengadilan Negeri tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

201 to 500 staff

Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan

Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

51 to 200 staff

Advokatamvan

AdvokaTamvan adalah sebuah akronim yang terdiri dari dua bagian, yaitu ADVOKAT dan TAMVAN. Kata advokat merujuk pada profesi penasehat hukum yang diatur dan diakui berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Sementara itu, TAMVAN merupakan singkatan dari enam kata kunci yang memiliki makna penting dalam konteks profesionalisme, yaitu Terampil, Amanah, Masif, Variatif, Adil, dan Negosiasi. Dengan demikian, AdvokaTamvan mencerminkan dua aspek penting dalam dunia hukum, yaitu kepatuhan pada regulasi serta nilai-nilai etika dan profesional yang harus diperhatikan oleh setiap advokat.

1 to 10 staff

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Law Enforcement

51 to 200 staff

Risma Situmorang & Partners

201 to 500 staff

Pengadilan Negeri Kelas 1a Lubuklinggau

11 to 50 staff

Satpol Pp Provinsi Sumatera Selatan

201 to 500 staff

Lsr Lawfirm

Kantor Hukum, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Leny Septriani, S.H, M.H & Rekan

1 to 10 staff

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunya moto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

10001+ staff

Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

10001+ staff

Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi

Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat PERADI adalah organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

10001+ staff

Mebiso

Mebiso.com is an Indonesian Intellectual Property platform that adopts Artificial Intelligence (AI). As an AI-Powered Trademark Platform, we are eager to support a powerful and easier collaboration among the government, businesses, and legal experts to help Entrepreneurs optimize the process of protecting their Trademark.

11 to 50 staff

National Commission On Violence Against Women Komnas Perempuan

National Human Rights Institutions (NHRI) and officially founded through Presidential Decree No.181/1998 (renewed through Presidential Decree No.65/2005). Komnas Perempuan was built after May 1998 riots occurred to urge the State to take responsibility for the widespread sexual violence against women during the riots. As a National Human Rights Institution, Komnas Perempuan has the role to push the fulfillment and advancement of women’s rights, and strengthen regional and national human rights mechanisms. Komnas Perempuan works refered to the Constitution (UUD 1945), CEDAW (Act No.7/1984), CAT (Act No.5/1998), Act regarding Human Rights, and various other relevant international human rights instruments. Get more information about Komnas Perempuan here: https://en.komnasperempuan.go.id/pages-komnas-perempuan-at-a-glance

51 to 200 staff

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Ppatk

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucuan uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu. Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

201 to 500 staff